Inilah Panduan Praktis Pelayanan Imunisasi Terlengkap

Berbagi Info Asuransi kali ini ingin berbagi hal yang sangat penting, yaitu Panduan Praktis Pelayanan Imunisasi.
Sebelumnya Info Asuransi telah berbagi hal bermanfaat lainnya, yaitu Panduan Praktis Program Pengelolaan Penyakit Kronis.

Baiklah berikut adalah panduan praktis layanan imunisasi

I Definisi

Imunisasi adalah memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh dengan cara suntik atau minum dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu di dalam tubuh

II Landasan Hukum

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 pasal 21 (3) Pelayanan imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DPT-HB), Polio, dan Campak.

III Tujuan

Bertujuan untuk meningkatkan cakupan balita yang mendapatkan imunisasi

IV Sasaran

Sasaran program meliputi semua balita peserta BPJS

V Penanggung Jawab (PIC)

Bagian Manajemen Pelayanan Primer Kantor Cabang BPJS Kesehatan

VI Ruang Lingkup

Imunisasi dasar diberikan kepada balita peserta BPJS dengan penyediaan vaksin oleh Pemerintah melalui Dinas Kesehatan setempat.

a. Imunisasi Dasar Lengkap 0 – 11 bulan

1) BCG 1 kali
2) DPT-HIB 3 kali
3) Polio 4 kali
4) Campak 1 kali

b. Imunisasi HB-0 bayi baru lahir agar satu paket dengan persalinan, retriksi bukan untuk kasus Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

VII Indikator

Proses:
 Jumlah balita yang mendapat imunisasi
 Jumlah faskes primer pemberi layanan imunisasi dasar

Output:
 Meningkatnya angka cakupan balita yang mendapatkan imunisasi dasar

VIII Implementasi Program

Imunisasi Dasar

a. Perencanaan

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Mapping data kebutuhan pelayanan imunisasi termasuk memetakan fasilitas kesehatan primer yang dapat melakukan imunisasi dasar, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.

2. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk penyediaan dan distribusi vaksin.

a. Jenis vaksin yang disediakan oleh Pemerintah
• Vaksin BCG
• Vaksin Polio
• Vaksin Campak
• Vaksin DPT-HIB

b. Distribusi vaksin program pemerintah
• Distribusi ke seluruh faskes yang melayani pemberian imunisasi.
• Fasilitas kesehatan harus mengutamakan pemberian vaksin yang disuplai oleh pemerintah
• Fasilitas kesehatan dapat menyediakan vaksin di luar vaksin pemerintah namun tidak ditanggung pemerintah dan biayanya ditanggung oleh peserta.

3. Melakukan koordinasi dengan Faskes Tingkat Pertama dalam penyelenggaraan pelayanan Imunisasi.

4. Melakukan sosialisasi dan pemberian informasi ke peserta BPJS Kesehatan yang memiliki Balita, melalui Faskes tingkat pertama (Puskesmas/ Klinik/DokterKeluarga).

5. Membuat Laporan Kegiatan Melakukan pencatatan balita yang telah mendapat layanan imunisasi dan melaporkan penggunaan vaksin ke Pemerintah.

b. Pengorganisasian

1. Kantor Cabang sebagai penanggung jawab :

a. Melakukan koordinasi dengan dokter Faskes Tingkat Pertama,
b. Sosialisasi dan informasi kepada peserta,
c. Memonitor laporan pelayanan imunisasi dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

2. Divisi Regional memonitor cakupan balita peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan imunisasi.

c. Pelaksanaan

1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama melayani balita untuk diberikan imunisasi dasar
2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mencatat dan melaporkan pelayanan Imunisasi balita peserta BPJS Kesehatan kepada KC/KOK BPJS Kesehatan.
3. BPJS Kesehatan melakukan rekapitulasi dan membuat laporan penggunaan vaksin kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

d. Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kegiatan dalam bentuk pencatatan dan pelaporan, diinput dalam aplikasi P-Care, dengan kegiatan meliputi :
1) Jumlah faskes tingkat pertama yang melayani imunisasi
2) Jumlah balita yang terlayani imunisasi
3) Jenis cakupan imunisasi dasar

IX Hal-hal yang harus diperhatikan

1. Penentuan mapping faskes yang dapat melayani imunisasi dan mendapatkan laporan pelaksanaan imunisasi

2. Memastiksan sosialisasi dan Informasi pemberian Imunisasi sampai ke peserta BPJS Kesehatan

3. Memastikan komitmen Pemerintah Daerah dalam penyediaan dan distribusi vaksin

4. Mekanisme pembayaran pelayanan imunisasi harus dipahami oleh faskes primer bahwa sudah termasuk dalam komponen kapitasi

5. Pencatatan yang akurat atas pelayanan imunisasi

Demikin informasi yang bisa di berikan Berbagi Info Asuransi, semoga bermanfaat.